PENDIDIKAN DALAM GLOBALISASI

TIADA KEKUASAAN TANPA KEUNGGULAN
Suatu Wacana Pengembangan Sistem Pendidikan Dalam Menyiasati Fenomena Global

Oleh:  M. Jazuli  (UNNES)

1. PENDAHULUAN

Reformasi terhadap dunia pendidikan agaknya sudah tidak terbantahkan mengingat urgensinya kebutuhan dan tuntutan situasi. Apalagi bangsa Indonesia telah terkontaminasi oleh virus dan menjadi bagian dari permainan sistem dunia, yaitu globalisasi. Secara substantif globalisasi sebagai proses budaya hendak melihat praktik-praktik penciptaan atau pembuatan kembali ruang identitas dalam wacana keseragaman sekaligus keberagaman. Fenomena ini melibatkan lembaga, sistem, dan strategi global dari para pelakunya (aktor, agen, institusi). Sebab, di dalam globalisasi  bukan hanya tenaga dan pemikiran yang dijual, melainkan juga pertaruhan komitmen, ideologi, dan loyalitas dari peran aktor – kesadaran individu versus kesadaran hidup bersama, lokal versus global bertemu dalam satu arena persaingan yang ketat (Friedman, 1995).

Situasi tersebut berimplikasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan, seperti tuntutan perubahan yang cepat, keterbukaan wawasan dan penguasaan komunikasi informasi lintas batas. Namun demikian untuk menghadapi semua itu sistem pendidikan kita masih terhimpit oleh banyak persoalan. Secara mendasar berbagai persoalan pendidikan terkait dengan politisasi, ideologisasi, dan dehumanisasi kapitalistik yang berlebihan dan tersembunyi di balik  kepentingan ideologis demi ‘kebaikan bersama’ (general will). Selain itu, mitos tentang pendidikan adalah tanggung-jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah (sekolah) yang terus digemakan, tetapi realitasnya tidak berlangsung secara proporsional. Ada kecenderungan bahwa pihak pemerintah lebih dominan dan berkuasa dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga pihak keluarga dan masyarakat seakan tak berdaya, bahkan diperdaya.

Tulisan ini hendak mendekonstruksi dua permasalahan tersebut di atas dan mencoba merumuskan suatu pandangan yang lugas tentang bagaimana menyiapkan penyelenggaraan sistem pendidikan menghadapi fenomena global. Pembicaraan akan diarahkan pada dialek-tika antara posisi dan peran penyelenggara (aktor, pelaku, agen, pengelola) sistem pendidikan dengan kondisi struktural yang membingkainya. Berdasarkan topik bahasan tersebut, pendekatan strukturasi (structure-agency) dan konstruksi sosial tentang kenyataan (Social Construction of Reality) dalam perpektif sosiologis nampaknya relevan digunakan.

2. KERANGKA TEORETIK
Globalisasi sering diterjemahkan sebagai gambaran dunia yang menjadi lebih seragam dan terstandar melalui teknologi, komersialisasi, dan sinkronisasi budaya yang dipengaruhi oleh Barat. Namun dalam perkembangannya, konsep globalisasi masih menjadi perdebatan karena dipahami secara bervariasi.

Roland Robertson (1995) melihat adanya dua kubu dalam debat globalisasi, yakni homogenizer dan heterogenizer. Kubu homogenizer yang terdiri dari sejumlah Marxis dan kaum fungsionalis yang beranggapan bahwa globalisasi sebagai konsekuensi dari logika modernitas, sebagai gagasan sistem dunia yang hadir secara universal maupun partikular dalam skenario konvergen. Sistem seperti itu dipermasalahkan oleh kubu heterogenizer, bahkan menolak perbedaan antara yang universal dan yang partikular, serta konvergen. Robertson lebih mengacu pada proses ‘institusionalisasi’, yaitu penciptaan global-lokalitas (glocalization). Jan Nederveen Pieterse (1995) memandang globalisasi sebagai hybridization (hibridisasi). Dalam pembicaraan ini saya akan mengikuti konsep globalisasi sebagai hibridisasi dari Pieterse, meskipun konsep pemikiran ini juga tidak steril dari kritik, seperti gagasan seperti ini dipandang mengingkari identitasnya sendiri.

Hibridisasi dapat dipahami sebagai cara memilahkan praktik-praktik yang ada dan mengkombinasikan kembali dengan bentuk baru dalam praktik sehari-hari. Hibridisasi sendiri dimaksudkan untuk memunculkan jenis baru sebagai hasil pencangkokan dari berbagai budaya, transisi dari berbagai sumber budaya, dan pengemasan baru dari budaya lama. Struktur hibridisasi ditandai munculnya jarak antara kebebasan berorganisasi, sedangkan hibridisasi budaya ditandai oleh lintas batas, karena itu lingkungan lokal (termasuk negara) tetap mempunyai posisi strategis. Nation-state adalah salah satu bentuk dan fungsi dari globalisasi, dan bukan hal yang berlawanan. Dalam konteks ini globalisasi merupakan penguatan kembali kebersamaan dengan lokalisme, sebagaimana ungkapan ‘think globaly, act locally’ (berpikir secara global bertindak secara lokal). Hibridisasi merupakan faktor reorganisasi ruang sosial demi munculnya praktik-praktik kompetisi, kerjasama sosial, dan ekspresi budaya translokal yang baru serta independen. Pandangan hibridisasi dalam mengatasi ketidaksamaan kondisi lokal dan manusia  global, ditempuh  dengan cara refleksi dan perjanjian antar nation, komunitas, etnisitas atau kelas.

Proses globalisasi budaya tercermin dalam lima dimensi, yaitu: (1) ethnoscape, yakni mengalirnya para imigran dan turis ke berbagai negara. Dalam hal ini mobilitas aktor sangat berperan, terutama dalam pembentukan corporation sebagai jaringan kerja; (2)technoscape, yakni terciptanya mesin, pabrik, dan perkembangan teknologi canggih yang dihasilkan oleh berbagai kawasan negeri; (3) finanscape, yakni mengalirnya arus pertukaran uang dan saham pada pasar bebas. Di sini capital flow bergerak sejalan dengan arus informasi; (4) mediascape, yakni melimpahnya arus informasi melalui media ke penjuru dunia, seperti cyberspace. Hal ini tentu akan mempermudah proses komunikasi antaraktor dan antarkorporasi; (5) ideoscape, yakni derasnya gerakan ideologis terutama akibat inspirasi ide-ide pencerahan Barat, seperti demokrasi, hak asasi manusia, keterbukaan, dan kesejahteraan (Arjun Appadural,1990:2). Dari kelima dimensi inilah nuansa globalisasi menampakkan diri melalui aktivitas dan perubahan capital, corporation, communication, dan citizen dalam konteks sistem dunia (world system), seperti global culture, global flow, global wealth.

Bertautan dengan konsep globalisasi sebagai hibridisasi tersebut di atas, maka pemikiran strukturasi (structuration) dari Giddens (1984) dan konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann (1990) saya pandang relatif cocok sebagai landasan teoretik dalam menganalisis masalah yang diajukan. Untuk itu saya bertolak dari tiga asumsi.
Asumsi pertama, bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya (sosil, budaya, mental) tidak pernah netral, karena manusia mempunyai kapasitas reflektif (berpikir dan bertindak) sehingga manusia sering menjadi faktor konstitutif bagi lingkungannya. Asumsi kedua, bahwa cara berpikir aktor atau agen (orang atau kelompok orang) tidak berada dalam jagat vakum, tetapi dinamis. Demikian pula perilakunya, senantiasa berada dalam konteks sosiokultural yang melembaga atau memperoleh legitimasi dari lingkungannya. Dalam situasi seperti itu menuntut keterlibatan suatu interpretasi, skenario, jaringan, nilai dan norma tertentu, serta pengambilan keputusan bagi setiap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sosiokultural merupakan bangunan struktur yang mengatur praktik sosial dan budaya manusia (aktor, agen). Namun demikian manusia bukanlah hamba struktur maupun kultur yang pasif, melainkan agen yang aktif karena setiap tindakannya melibatkan kesadaran dan makna subjektif tertentu menurut (kekuasaan) interpretasinya. Bekerjanya interpretasi inilah yang mendorong perbedaan dalam diri agen ketika memaknakan suatu fenomena sosiokulturalnya – tergantung kepentingan yang menyertainya. Kondisi seperti ini menimbulkan asumsi ketiga, bahwa suatu keunggulan merupakan kunci kemenangan atau  kekuasaan. Kekuasaan tercermin dari kemampuan interpretasi, pengetahuan, dan kewenangan guna mencapai suatu tujuan atau kepentingannya. Kekuasaan dalam kehidupan sosial mencakup kekuasaan untuk menetapkan proses sosial yang sifatnya menentukan sehingga kekuasaan menjadi kenyataan. Keunggulan tercermin pada kualitas dari kompetensi yang dimiliki sehingga berfungsi sebagai instrumen (kekuatan) dalam merespon, menyiasati, dan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi.

Pusat kajian strukturasi pada duality of structur sebagai struktur kembar (dualitas) dalam satu fenomena. Konsep Giddens tersebut menggambar bahwa struktur sebagai fenomena sosial terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus sebagi hasil produksi dan penyebab terjadinya interaksi. Di dalam struktur meliputi seperangkat aturan dan sumber-sumber yang mempunyai dimensi pemaknaan (signification), dimensi legitimasi (legitimation), dan dimensi dominasi (manifestasi perbedaan power. Ketiga dimensi ini dalam perspektif konstruksi sosial adalah pengetahuan, kenyataan, dan kekuasaan. Dengan demikian, struktur merupakan virtual order (‘tatanan bayangan’) dan generalizable procedures (‘prosedur umum’) bagi kerangka orientasi orang dalam praktik sosial sehari-hari. Struktur ada secara internal pada setiap aktor (agen) karena bersifat objektif, independen, dan relatif memaksa. Hubungan antara tindakan agen dengan strukturnya adalah saling tawar-menawar, aktor mengkonstruksi struktur, demikian sebaliknya. Dalam tatanan agensi, struktur membentuk dan dibentuk oleh interaksi sosial, struktur bukan hanya melarang (constraining) tetapi juga membolehkan (<anabling) aktor melakukan tindakan. Menurut Giddens bahwa hubungan struktur dengan interaksi dimediasi oleh modalitas, yaitu berkaitan dengan interpretasi, fasilitas, dan norma. Di dalam interaksi selalu melibatkan komunikasi, kekuasaan, dan moralitas.

Bila pemikiran strukturasi mempunyai kata kunci struktur-agensi, maka kata kunci konstruksi sosial adalah kenyataan dan pengetahun. ‘Kenyataan’ diartikan sebagai suatu kualitas yang berada di dalam fenomenon yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung pada kehendak sendiri. ‘Pengetahuan’ dipahami sebagai kepastian fenomenon itu real (nyata) dan mempunyai karakteristik yang spesifik. Pusat kajian konstruksi sosial adalah menggambarkan proses tindakan dan interaksi manusia dalam menciptakan suatu kenyataan yang dimiliki bersama secara terus menerus, dialami secara faktual, objektif, dan penuh arti. Statemen teoretisnya bahwa suatu masyarakat dan lembaga-lembaganya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya (given), tetapi dibentuk sendiri oleh manusia (constructed) secara bersama-sama dengan orang lain (social). Prosesnya melalui dialektika tiga ‘momen’, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiganya dilegitimasi berdasarkan pengetahuan (kognitif) dan nilai-nilai (normatif), karena kenyataan sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif. Eksternalisasi merupakan artikulasi diri seseorang secara terus menerus ke dalam duaia (fisik dan mental). Objektivasi adalah pengakuan dan pelembagaan produk aktivitas eksternalisasi (lewat interaksi sosial) sebagai suatu kefaktaan bersifar ekternal dan otonom, serta sebagai sesuatu yang lain dari yang menciptakannya. Internalisasi ditandai oleh peresapan kembali terhadap realitas dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif  ke dalam struktur dunia subjektif.

3. LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
3.1 Visi, Misi, dan Tujuan
Suatu aktivitas apa pun bentuknya senantiasa didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan di Indonesia tercermin dalam hakekat, fungsi, dan tujuan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Menurut UU tersebut hakekat upaya pembangunan di bidang pendidikan sebagai berikut.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya; “mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta;” memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Fungsi Pendidikan Nasional yang termaktub pada pasal 3 UU No.2 1989:
Pendidikan Nasional berfungsi;”mengembangkan kemampuan serta ;meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional termuat dalam pasal 4 UU No.2 1989:
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam upaya memenuhi harapan pendidikan nasional, maka beberapa kata yang telah saya garis bawahi perlu mendapatkan perhatian serius dan diwujudkan (dilaksanakan) secara konsekuen. Lebih-lebih perkataan yang mengindikasikan pada visi, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan martabat manusia Indonesia merupakan faktor fundamental dan krusial yang harus terus diperjuangkan agar mampu memberi kontribusi kepada negara dan bangsa dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat nasional, regional, internasional, dan utamanya menghadapi fenomena globalisasi. Untuk itu komponen strategis sistem pendidikan perlu dipersiapkan secara proporsional dan profesional. Dengan kata lain bahwa segenap pelaku (aktor, agen, institusi) penyelenggara pendidikan harus senantiasa bersikap proaktif agar mampu menjawab berbagai tantangan, melayani kebutuhan, menyiasati (antisipasi) segala persoalan yang tak terduga sekalipun

3.2 Komponen Strategis

Penyelenggara sistem pendidikan adalah semua tenaga kependidikan (personal dan kelembagaan) yang terlibat di dalam pengelolaan sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 27 ayat (2) tentang tenaga kependidikan meliputi: tenaga pendidik (guru, dosen, pelatih, pamong belajar, tutor), penilik dan pengawas, pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, dekan, rektor), peneliti dan pengembang (ahli kurikulum, ahli teknologi pendidikan,ahli bimbingan pendidikan), teknisi sumber belajar, pustakawan dan laboran. Semua tenaga kependidikan itu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebab efektivitas sistem akan ditentukan oleh pera penyelenggara, terutama pelaksana di lapangan seperti tenaga pendidik, penilik dan pengawas atau tenaga lainnya yang langsung berhubungan dengan peserta didik, keluarga, dan masyarakat  (lihat Soedijarto, 1997:55).

Tenaga kependidikan sebagai aktor penyelenggara sistem pendidikan dapat dijabarkan berdasarkan posisi (struktur) dan perannya (agensi). Posisi menunjuk pada suatu kedudukan (jabatan, elite sosial) yang bisa berdasarkan tingkat manajerial atau struktural dalam suatu sistem sosial tertentu menurut kewenangannya (aspek waktu). Peran merupakan seperangkat harapan yang dikenakan pada individu (lembaga) yang berada pada posisi tertentu, dan biasanya ditentukan oleh satuan yang lebih besar atau berkedudukan lebih tinggi. Misalnya peran seseorang bisa ditentukan oleh keluarga, masyarakat, atau peran berdasarkan pekerjaannya. Dengan demikian peran berfungsi menampilkan atau menguatkan suatu  posisi tertentu dalam konteks sosial atau wilayah tertentu (aspek ruang).

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan berdasarkan posisi dan peranannya dapat dibedakan menjadi lima komponen.
(1) Pemrakarsa ditempati oleh pemerintah (representasi negara), karena di dalam struktur tata kehidupan negara Indonesia pemerintah merupakan badan eksekutif yang berperan sebagai pelaksana UU dan GBHN yang telah digariskan oleh badan legislatif sebagai representasi dari warga nation. Untuk itu pemerintah wajib membuat program dan strategi pelaksanaannya; (2) Pengatur laku terdiri dari para elite tingkat pusat hingga satuan pendidikan seperti kepala sekolah, dekan, rektor. Mereka adalah para pimpinan unit-unit pemerintah yang berperan untuk membuat dan mentukan kebijakan tertentu sesuai dengan wilayah kewenangannya; (3) Pelaku utama meliputi para pendidik yang berperan di lapangan dan berhubungan langsung dengan peserta didik dan keluarganya serta masyarakat; (4) Penunjang, posisi ini ditempati oleh para peneliti dan pengembang sesuai dengan bidang keahliannya, seperti ahli kurikulum, strategi belajar mengajar, bimbingan konseling, dan bidang lain yang diperlukan dalam kegiata belajar mengajar;(5) Pendukung adalah mereka yang berperan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti pustakawan, tenaga laboratorium, dan sumber belajar lainnya.

4. TANGGUNGJAWAB DAN KEPENTINGAN

Pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1989 dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini secara institusional bisa dimaknai bahwa ketiga komponen tersebut (keluarga, masyarakat, sekolah) bukan saja sebagai lembaga penanggungjawab atau berwenang menyelenggarakan  pendidikan, melainkan juga sebagai pusat pendidikan dalam derajat yang setara. Namun demikian masing-masing lembaga tersebut (termasuk para aktor, pelakunya) mempunyai kepentingan yang berbeda karena kondisi lingkungannya.

Suatu kepentingan mengandaikan adanya suatu kebutuhan, dan sebaliknya menghasilkan suatu kebutuhan. Suatu kepentingan biasanya mengungkapkan kaitan antara objek kepentingan dengan kemampuan kehendak kita, seperti untuk kebaikan moral (praktis) atau kepuasan dan keuntungan diri sendiri (rasional). Sebagaimana yang dipermasalahkan oleh tulisan ini, bahwa setiap penyelenggara pendidikan (keluarga, masyarakat, sekolah) mengandung kepentingan yang berkaitan dengan politisasi, ideologisasi, dan dehumanisasi. Dalam konteks ini, politisasi dapat dimengerti sebagai suatu kepentingan yang berhubungan dengan masalah who gets what, when, how (siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana mendapatkannya). Oleh karena itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum pada akhirnya diarahkan untuk mencari dan pempertahankan klaim kekuasaan. Ideologisasi adalah proses aktualisasi gagasan tentang kebaikan bersama (fungsional) dan sistem pembenaran (struktural). Hal ini terjadi karena pada dasarnya manusia tidak mampu menyelesaikan pertentangan realitas sosial yang disebabkan oleh cara kerja material yang terbatas sehingga menimbulkan berbagai macam hubungan yang kontradiktif beserta akibatnya, dan manusia kemudian berupaya menyelesaikan dalam bentuk kesadaran ideologis. Dehumanisasi merupakan suatu bentuk kepentingan yang berusaha menghindari potensi manusia yang dipandang kurang rasional dan tidak materialistik, seperti berbagai potensi yang bersumber pada emosional manusia. Dalam dunia pendidikan bisa dilihat tulisan Lawrence E. Shapiro, Daniel Goleman, John Gottman, dan sebagainya.

4.1 Pemerintah
Kepentingan politisasi pemerintah di antaranya tampak pada aspek-aspek, yaitu: (1) manajerial yang menimbulkan kelompok kepentingan beserta pertentangannya, seperti suatu kebijakan tertentu  yang sering dipersepsikan secara berbeda antara personal (pejabat, lembaga) pada tingkat pusat dengan daerah; (2) dukungan terhadap politik birokrasi untuk mendukung rezim berkuasa; (3) promosi mitos tentang penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama sebagai upaya untuk menutupi kelemahan yang dapat menimbulkan krisis legitimasi; (4) kebijakan yang menekankan pada sifat ekstraktif atau penyerapan sumber-sumber material dan manusia, serta regulatif atau penekanan pada pengaturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat; dan sebagainya. Kepentingan ideologisasi tampak dari tindakan-tindakan hegemoni. Misalnya: ‘kebaikan bersama’, penyeragaman identitas sebagai wahana fungsional, dan tujuan pendidikan sebagai wahana represif, sehingga menimbulkan persepsi setiap orang bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah benar adanya. Kepentingan dehumanisasi pemerintah antara lain terlihat dari kerangka pendekatan sistem pendidikan yang digunakan, orientasi dan tujuan yang ditargetkan. Selama ini pelaksanaan sistem pendidikan cenderung mengutamakan aspek pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan daripada mutu dan relevansinya. Orientasi yang lebih menekankan produk (standarisasi target) daripada proses (transformasi nilai dan moral), material kapitalis daripada nilai-nilai pemahaman komunikasi. Dengan pendekatan rasional-positivistis ala Barat (modernitas) demi sebuah kredo efisiensi dan efektivitas sebagai tolok ukur sebuah kemajuan, sehingga aspek-aspek imajinasi-kreatif, estetis, dan intuisi yang sesungguhnya sangat potensial dalam diri manusia terabaikan. Ironisnya lagi, pendidikan seni yang niscaya mampu memberikan nuansa pengembangan emosi, imajinasi, kreativitas justru ikut terjerembab pada sistem semacam itu. Demikian pula upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pendidikan tidak diimbangi dengan sistem manajemen yang proporsional dan profesional, sehingga tak pelak jika persoalan ini kemudian merambah dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama terhadap berbagai komponen pendidikan lainnya, seperti kurikulum, strategi belajar-mengajar, peserta didik, tenaga kependidikan, fasilitas, evaluasi, dan sebagainya. Pada sisi lain, para pelaku sistem (kelembagaan maupun individual) sarat dengan kepentingan ideologi rasional-pragmatis. Semuanya itu tampaknya dimaksudkan untuk mendorong proses produksi berbagai program yang ditetapkan demi memapankan posisi negara dan melanggengkan kekuasaan.

4.2 Keluarga

Kepentingan politisasi keluarga tampak dari keinginan atau harapan besar agar anak-anak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berprestasi, berkepribadian, dan penuh percaya diri sehingga mampu mandiri. Untuk mewujudkan hal itu tak jarang orang tua berupaya menambah waktu belajar anak melalui kursus-kursus dan memfasilitasi segala kebutuhan sekolahnya (material), tetapi cenderung melupakan kebutuhan emosional (imajinatif, intuitif). Kepentingan ideologisasi seperti tampak pada ketimpangan antara tuntutan terhadap biaya pendidikan yang murah (sesuai dengan kemampuan minimal) dengan tuntutan terhadap hasil pendidikan yang dapat menjamin hidup sejahtera di masa depan. Kepentingan dehumanisasi keluarga muncul dari akibat ketidakberdayaannya terhadap segala aturan dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah lewat sekolah atau lembaga lainnya, sehingga pihak keluarga cenderungan untuk senantiasa mengikuti kehendak sekolah tanpa prasangka apa pun. Dari ketiga kepentingan keluarga tersebut  mengindikasikan bahwa pihak keluarga tidak mampu menghadapi kondisi struktural, dan hanya bertindak sejauh yang dia mampu atau sekiranya sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Dengan demikian kepentingan pihak keluarga mengarah pada tujuan pragmatis, yaitu tujuan yang menunjang proses komunikasi antara keinginan pemerintah dan dirinya (ideologis) demi kebaikan kebersamaan (hegemonik).

4.3 Masyarakat  

Kepentingan politisasi masyarakat lebih didasarkan pada harapan anak-anak yang telah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, memiliki solidaritas sosial yang tinggi, dan mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan sosial, terutama segala sesuatu (normatif) yang dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kepentingan ideologisasi masyarakat terlihat dari keinginan bahwa anak-anak yang bersekolah harus memiliki potensi untuk bekerjasama dengan orang lain, menjalin setiakawanan, bersikap ramah dan penuh hormat (menghargai) kepada siapa pun. Kepentingan dehumanisasi masyarakat muncul tidak jauh berbeda dengan keluarga, bahkan pihak masyarakat sendiri tidak jarang memberikan bantuan logistik materialistik  dan bukan sesuatu yang lebih konstruktif seperti kegiatan yang memacu pertumbuhan emisonal, pemikiran dan kritik konstruktif sebagai kontrol terhadap pemerintah. Pada hal masyarakat membutuhkan nilai praktis dan normatif.

Dari ketiga bentuk lembaga penyelenggaran atau pusat pendidikan di atas, pihak pemerintah (sekolah) tampak mempunyai kepentingan dan kekuasaan paling menonjol. Hal ini barangkali pemerintah merasa lebih mampu dan berwenang dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, meskipun kenyataannya sangat ideologis dan sarat dengan kepentingan politis. amanat UUD 1945 dan tujuan pendidikan nasional lebih difungsikan sebagai wahana hegemoni. Dengan demikian pihak keluarga dan masyarakat seolah-olah tidak berdaya atau sengaja tidak diberdayakan, bahkan terperdaya.

5. SISTEM PENYELENGGARAAN SEBAGAI STRATEGI GLOBAL

Kilas balik terhadap apa yang telah dipaparkan, mengindikasikan adanya dialektika antara struktur dan agen. Misalnya: fenomena global bisa dipandang sebagai struktur dan dunia pendidikan Indonesia sebagai agen (tataran makro), berbagai kebijakan negara (struktur) dan aktor penyelenggara sistem pendidikan (agen), demikian selanjutnya berlaku dalam tataran yang lebih kecil. Dengan logika semacam itu berikut ini akan ditawarkan pemikiran alternatif sebagai dasar persiapan penyelenggaraan sistem pendidikan dengan berpusat pada manusia (agen, aktor, pelaku) sebagai sumber daya guna menghadapi dan menyiasati kondisi struktural (globalisasi), baik yang berada pada pihak pemerintah, keluarga maupun masyarakat.

Ada empat faktor yang perlu dilibatkan dalam menyusun strategi, yaitu komitmen, pola sikap dan tindakan, kesadaran konteks, dan kewenangan.
Komitmen yang dimaksud adalah berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komitmen semacam itu harus dipegang teguh sebagai dasar kesadaran bersikap dan bertindak menghadapi berbagai fenomena atau tantangan yang muncul ke permukaan. Jika visi, misi dan tujuan sistem pendidikan kita telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, maka segala sikap dan tindakan aktor penyelenggara pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat pada Undang Undang yang bersangkutan.

Sikap dan tindakan harus merupakan pola kesatuan sebagai pembentuk totalitas potensi kemanusiaan. Hal ini perlu dikembangkan lewat kesetaraan (emansipatoris) yang intens sehingga dapat menjadi modal yang memungkinkan tumbuhnya iklim demokratis dan memacu keluasan wawasan (pengetahuan, pemikiran). Cara mendeteksinya dapat melalui spiritnya (antusias, semangat) yang tercermin pada etos kerjanya. Etos kerja dapat dimengerti sebagai semangat yang muncul pada diri manusia untuk bekerja dengan totalitas dirinya dalam mempertaruhkan nilai kehidupannya. Etos kerja menjadi sangat penting manakala dimanfaatkan sebagai dasar meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya, karena kesejahteraan hidup sangat tergantung pada seberapa jauh manusia memiliki etos kerja dalam hidupnya. Dengan etos kerja yang berorientasi kesetaraan memungkinkan tumbuhnya semangat egaliter dan terhindar dari sifat arogan dan berpikir monolitik Selain itu dapat menimbulkan motivasi dalam memahami nilai budaya lingkungan yang survive.

Kesadaran konteks adalah pemahaman terhadap kondisi struktural, yakni berbagai fenomena dan nuansa kebutuhan globalisasi. Misalnya: fenomena global menghendaki keunggulan dalam hal penguasan teknologi dan informasi, bertindak ekonomis demi keuntungan komersial, pentingnya pembentukan jaringan kerja, dan sinkronisasi dalam kehidupan budaya lokal versus global.

Kewenangan dapat dimengerti sebagai hak moral yang dimiliki oleh aktor (individu atau institusi) dalam melakukan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan. Kewenangan sering berkaitan dengan legitimasi, yaitu penerimaan atau pengakuan terhadap hak moral yang dilimiliki oleh aktor untuk membuat dan melaksanakan keputusan. Kewenangan cenderung berhubungan dengan hal-hal tekstual, yaitu segala sesuatu yang inheren dengan kemampuan atau potensi agen yang memiliki kewenangan.

6. PENUTUP
Fenomena global dan lokal senantiasa menjalin dialektika secara harmonis. Kondisi seperti ini nampaknya identik dengan konsep yang ada dalam budaya kita (budaya Jawa) yakni ‘keselarasan’. Untuk itulah perlu penataan yang proporsional dan profesional tentang berbagai aturan sistem pendidikan dan kemampuan produksi-reproduksi para aktor pelakunya. Hal ini dimaksudkan agar dalam diri mereka bukan saja terasuki oleh virus need for Achievement (dari McClelland), tetapi harus diimbangi dengan pengembangan emosi yang kreatif dan imajinatif. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia bukan sekedar menjadi instrumen krusial dalam permainan sistem global, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan ke depan. “Tiada kekuasaan tanpa keunggulan” nampaknya dapat menjadi kredo bagi siapa pun (agen, aktor atau institusi) yang bermain dalam sebuah sistem yang survive guna mencapai kepentingan atau tujuannya.

Ada dua implikasi teoretis diajukan. Pertama, peranserta dan kemenangan di dalam permainan sistem dunia (sebagai kenyataan) hanya mungkin diperoleh melalui keunggulan sumber daya manusia yang senantiasa berorientasi nilai kesetaraan (pengetahuan). Maknanya bahwa tuntutan dan nuansa globalisasi akan mampu disiasati dan diatasi oleh sistem pendidikan kita, manakala para penyelenggara dan pelaku sistem mempunyai keunggulan komperatif dalam hal menguasai teknologi dan informasi, keragaman jaringan komunikasi, kesadaran humanistik tanpa tercerabut dari nilai-nilai budayanya sendiri. Kedua, penyelenggaraan sistem pendidikan kita akan survive menghadapi fenomena global (structure), bila para agen penyelenggaranya diberdayakan dan mampu memberdayakan diri secara proporsional dan profesional (agency).

Demak, 24 Agustus 2000

PUSTAKA ACUAN

Berger, Peter L & Thomas Luckmann. 1990. “Tafsir Sosial atas Kenyataan”. Terjemahan Hasan Basri. Jakarta: LP3ES.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Beserta Penjelasannya”. Jakarta: Balai Pustaka.

Featherstone, Mike., Scott Lash, dan Roland Robertson, (ed). 1995. “Global Modernities”. London, New Delhi: SAGE.

Giddens, Anthony. 1984. “The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration.” Cambridge: Polity Press.

Gottman, John dan Joan DeClaire. 1997. “Kiat-kiat Membesarkan Anak Yang Memiliki Kecerdasan Emosional.” Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Shapiro, Lawrence E. 1997. “Mengajarkan Emosional Intelligence.” Jakarta: TP Gramedia Putaka Utama.

Soedijarto. 1997/1998. “Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional Dalam menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad Ke-21.”  Jakarta: Proyek Perencanaan Terpadu dan Ketenagaan  Diklesupora.

Makalah Seminar Konvensi Nasional Pendidikan IV tentang  “Reformasi Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Baru”, di Universitas Negeri Jakarta, tanggal 19-22 September 2000.

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s