BIROKRAT, INTELEKTUAL, DAN KEKUASAAN

Dewasa ini klaim-klaim tentang kebenaran dan pembenaran agaknya menjadi fenomena krusial dalam percaturan bidang sosial dan politik. Akibatnya konflik-konflik horisontal maupun vertikal tak terhindarkan, baik pada aktivitas partai maupun institusi lain seperti perguruan tinggi. Sebut saja partai-partai politik yang relatif besar di negeri ini seperti Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PKB terjadi konflik internal. Di perguruan tinggi terutama pada tubuh senat tak jarang konflik terselubung muncul pada kelompok-kelompok atau klen-klen kepentingan tertentu. Muara konflik seperti itu dapat dipastikan berasal dari persoalan kursi dan rejeki. Dengan duduk di kursi included dengan “kekuasaan dan kewenangan” orang dapat mengail prestise, simbol-simbol kehormatan, dan yang bersifat material.

Bangunan Sistem
Pada sekitar tahuan 1995-an ketika rezim Orde baru masih kokoh dalam wacana politik kekuasaan negara (pemerintah), sistem-sistem korporasi sosial telah dibangun sedemikian canggih tak terkecuali institusi bernama perguruan tinggi. Dalam konteks itulah debat mengenai posisi kaum intelektual terutama di perguruan tinggi telah menyeruak ke permukaan. Pada satu sisi, apakah kaum intelektual sebaiknya berada di dalam kekuasaan agar gagasan-gagasan inovatif bisa direalisasikan, atau sebaliknya justru ikut arus dalam kepentingan penguasa. Pada sisi lain apakah selayaknya kaum intelektual berada di luar kekuasaan agar dapat mempertahankan indepedensinya dalam berpikir dan mengembangkan keilmuannya. Hasil akhir perdebatan tersebut hanya merupakan peneguhan keyakinan dari masing-masing pihak. (Budiawan, 1996). Namun hal itu sesungguhnya tak terlepas dari khotbah klasik Harry J. Benda bahwa para intelektual yang memburu dan bersekutu dengan kekuasaan berarti telah mengkhiati jati diri keintelektualannya. Hal itu juga dipicu oleh pembentukan organisasi-organisasi intelektual atas dasar kriteria primordial yang oleh sebagian orang dianggap sebagai wahana lobi-lobi politis terhadap elite kekuasaan.

Intelektual dan Birokrat
Kaum intelektual biasanya didefinisikan secara normatif, yaitu digambarkan dengan sosok yang relatif ideal atau sebagai kelompok manusia terpelajar yang mempunyai komitmeen tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa kaum intelektual dapat dijumpai dalam berbagai lingkungan setiap profesi, tetpi tidak setiap orang profesional dapat disebut intelektual. Keterpelejaran menjadi faktor penting karena menandakan keterlatihan seseorang dalam berpikir secara logis, sistematis, empiris, dan disiplin. Seseorang dapat dikatakan terpelajar tanpa harus memiliki jenjang pedidikan formal yang tinggi. Bertolak dari pemahaman semacam itu, seseorang layak disebut intelektual bila mempunyai solidaritas sosial, artinya memiliki keberpihakan kepada mereka yang lemah, tertindas, dan termarginalkan dalam hampir segala segi kehidupan bermasyarakat (bernegara). Keberpihakan yang digerakkan untuk memberdayakan mereka dan bukan sekedar menunjuk pada kebajikan karikatif, melainkan yang lebih mendasar adalah mengubah sistem kehidupan bermasyarakat yang tidak adil.
Disadari bahwa setiap orang melakukan kegiatan berpikir, tetapi tidak setiap orang dapat disebut pemikir. Hal inilah yang membedakan antara orang kebanyakan dengan kaum intelektual sebagai orang yang aktivitas utamanya adalah berpikir. Pengertian ini didasarkan pada asumsi, bahwa inheren dengan kegiatan berpikir adalah suatu tindakan nyata, artinya berpikir juga berarti bertindak. Sebab, biasanya bila ada kegiatan berpikir yang kemudian disosialisasikan, baik langsung maupun tidak langsung, sedikit atau banyak, bertahan sebentar atau dalam waktu lama, pemikiran itu akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan berpengaruh terhadap keadaaan. Hal ini tidak harus dipahami bahwa perjalanan dari pemikiran ke tindakan selalu bersifat linear, karena ada kalanya terjadi loncatan-loncatan, bahkan tidak konsisten.

Secara harafiah adalah memerintah lewat “meja”. Istilah birokrasi dipopulerkan oleh Max Weber melalui pemikirannya tentang “birokrasi ideal”. Menurut Weber birokrasi diperlukan bila suatu lembaga (organisasi) berkembang dan tidak bisa dikelola oleh satu dua orang pimpinan sehingga harus dibentuk bagian-bagian, yang setiap bagian menangani bidang tertentu dengan persyaratan tertentu. Birokrasi seperti itu kemudian sering diterapkan dalam sistem pemerintahan.
Suatu lembaga birokrasi menandakan adanya keunggulan dibandingkan dengan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Hal itu tampak dalam efisiensi administrasinya di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya harus berpegang teguh pada aturan yang tidak personal (profesionalisme), sehingga kehendak dan inisiatifnya harus rela untuk dilucuti; ada pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum; ada kontrol hirarkhis dari atas ke bawah, dan promosi yang bergantung pada kualifikasi keterampilan teknis administrasi. Birokrasi ideal tersebut direfleksikan pada perilaku-perilaku sesuai dengan aturan yang ada, bawahan harus tunduk pada atasan, perintah dengan dokumen tertulis, profesional, efisiensi, dan impersonal. Kedudukan seseorang dalam sistem birokrasi adalah “pegawai tetap” dan menjadi “panggilan profesinya”.

Daftar Pustaka
Budiawan. 1996. Kaum Intelektual, Kapitalisme Global dan Pembangunan. Dalam Prisma No. 2, Februari 1996, p. 43-47.

Dalam Fauzie Ridjal dan M. Rusli Karim (ed). 1991. Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: