CATATAN: TEMU BAHASA DAN BUDAYA JAWA

Masih perlukah kongres bahasa Jawa diselenggarakan? Untuk siapa kongres itu sesungguhnya? Bagaimana bahasa Jawa mau dilestarikan ketika sebagian besar orang Jawa sekarang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa, bahkan banyak yang telah mengghindari nilai-nilai luhur dalam budaya Jawa? Demikian di antara sekian pertanyaan yang muncul dalam Seminar Temu Bahasa dan Budaya Jawa yang pesertanya berasal dari para utusan serta peminat bahasa dan budaya Jawa dari berbagai kabupaten di wilayah Jateng. Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Bahasa Jawa Kanthil bekerjasama dengan Pemprov Jateng dan beberapa Pemkab Jateng dimaksudkan untuk mensosialisasikan hasil Kongres Bahasa Jawa.
Pertanyaan di atas memang tampak sederhana tetapi cukup tajam. Selain substansial, mengandung implikasi kepentingan dan keberpihakan. Oleh karenanya, untuk menjawabnya tidak terlepas dari wacana politis tentang ‘siapa mendapatkan apa, untuk apa, dan kapan bisa didapatkan?’
Kongres Bahasa Jawa telah berlangsung 3 kali, di Semarang, Malang, dan Yogyakarta. Namun siapa saja yang diundang dan apakah telah cukup merepresenta-sikan pendukung bahasa Jawa yang sesungguhnya? Jawabnya agaknya tidak pernah jelas. Pada hal faktor ini sangat krusial karena terkait dengan komitmen dan kepentingan dari mereka yang benar-benar sebagai pendukung budaya Jawa. Jika yang diundang hanya mereka dari kalangan tertentu, penguasa, bahkan tidak terkait langsung dengan budaya hidup sehari-hari. Maka jangan ratapi dan tangisi bila budaya Jawa tidak mampu survive. Bukankah teori fungsional telah menjelaskan bahwa ketika suatu kebudayaan tidak lagi disangga oleh pendukungnya, maka kebudayaan tersebut tidak lagi fungsional. Oleh karena itu, wajar bila ada yang berpendapat bahwa kongres tidak lebih sebagai arena bernostalgia dan reuni saja, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan legal-formal yang bersifat politis.
Upaya pelestarian bahasa dan nilai-nilai kebudayaan Jawa memang penting, apalagi ketika orang Jawa mulai kehilangan nilai pegangan hidup. Namun nilai-nilai budaya Jawa yang manakah? Tak dapat dipungkiri budaya Jawa berkembang secara signifikan pada masa kolonial Belanda, dan ketika itu perkembangannya bukan tanpa tendensi dari kaum elit pribumi Jawa dan Belanda dalam derajat yang setara. Maka sangat mungkin budaya Jawa pada waktu itu terkontaminasi oleh kepentingan politik Belanda. Nancy Florida dan Pamberton (1987) telah menunjukkan, bagaimana orang Jawa sangat menaruh hormat kepada pujangga Ronggowarsito tetapi tidak suka membaca karya sastranya, dan pembentukan tradisi Jawa sebagaimana yang ada sampai kini tak terlepas dari peran Belanda. John Bowen (1986) mengisyaratkan bahwa retorika pemerintah (Sukarno) tentang ‘swadaya, gotong-royong’ merupakan plesetan dari arti ‘kerja rodi’. Dove (1985) menyatakan bahwa dalam sejarah Jawa mitos dan citra pengerjaan sawah selalu ditandai dengan pengerahan tenaga petani untuk kepentingan penguasa. Tentu hal-hal semacam itu perlu dijadikan referensi ketika hendak melestarikan nilai budaya Jawa.. Demikian pula dengan upaya pelestarian bahasa Jawa yang taken for greanted, hanyalah menciptakan suasana yang tidak demokratis, neofeodalisme. Oleh karenanya sangat penting untuk selalu kritis dan selektif dalam upaya pelestarian, terutama menyangkut persoalan nilai praksis sosial maupun strategi pemberdayaannya.
Mungkin cukup meyakinkan apa yang dikatakan oleh Paul Stange, bahwa Jawa telah menjadi masa silam dan hanya ada dalam imajinasi. Semakin ia dikaji untuk masa kini, semakin kita harus menelusuri masa silam. Jawa sebagai peradaban bertahan dengan sintesis spiritualnya terhadap peradaban dunia, Hindu-Budha-Islam. Jika demikian, lalu bagaimana dengan adagium Jawa tentang “Jawa iku ngèli”? Apa Jawa sekarang ini malah “kèli” dalam arus global dan kapitalisme? Buktinya dalam acara Temu Bahasa dan Budaya Jawa ini, tidak satu pun anggota DPRD yang hadir, artinya kurang menaruh kepedulian. Meskipun jawabannya bisa diduga, yaitu “PREK”, salah satu tafsirnya adalah di kepala-kepala para anggota DPRD memang sangat miskin tentang perspektif budaya sehingga sangat wajar bila banyak orang yang mengatakan bahwa DPRD/DPR sekarang tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Karena setiap menentukan kebijakan hanya bersandar pada perspektif ekonomi dan politik, bukan perspektif budaya, yang kaya wisdom. Bagaimana Jawa seharusnya memposisikan diri? Jawaban pertanyaan ini tentu memerlukan diskusi panjang, karena sangat bergantung kepada oleh dan untuk siapa jawaban diberikan. Namun yang lebih penting adalah jika praktek bahasa maupun budaya Jawa dibuat untuk tunduk kepada bayangan masa lalu, pertanyaan yang muncul seberapa jauhkah yang sekarang ada merupakan produk masa lalu?

Semarang, 23 September 2003

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: