Hegemoni dalam Bahasa Jawa

Jika bahasa tidak tepat, maka apa yang dikatakan bukan yang dimaksudkan.
Jika yang dikatakan bukan yang dimaksudkan, maka yang mestinya dikerjakan tidak dilakukan. Jika yang harus dilakukan terus-menerus tidak dilaksanakan, maka seni dan moral menjadi mundur, keadilan menjadi kabur … akibatnya rakyat menjadi bingung, kehilangan pegangan, demikian kata Kong Hu Chu(Effendi,1993).

Pendahuluan
Prolog tersebut di atas mengisyaratkan bahwa betapa lekatnya hubungan antara bahasa dengan nilai-nilai, moralitas, dan tindakan kemanusiawian; Sebaliknya, betapa naifnya bila hubungan keduanya tidak dilandasi oleh sesuatu yang bermakna bagi kehidupan manusia, tetapi hanya demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sangat boleh jadi bila terjadi perbedaan persepsi, seperti “Ajinomoto halal” (versi Gus Dur), tetapi “Ajinomoto sesungguhnya haram” (versi MUI) dan berbagai klaim pembenaran sepihak demi kepentingan tertentu, seperti aja dumèh, wani ngalah dhuwur wekasané, dan sebagainya.
Proses sosial politik tidak hanya beranyamkan ‘praksis kerja’, tetapi juga ‘praksis komunikasi’. Oleh karenanya, daya jelajah kekuasaan juga tak terbatas pada pengendalian sarana teknis dan sistem reproduksi material, melainkan juga upaya-upaya manipulasi sistem-sistem reproduksi ideasional. Dalam konteks inilah bahasa menjadi instrumen ampuh dalam percaturan politik tingkat tinggi. Bahasa menjadi instrumen kekuasaan karena dalam berkomunikasi orang bukan hanya ingin dipahami, tetapi juga ingin dipercaya, dipatuhi, dihormati, dan diistimewakan (Bourdieu, 1993). Bahasa menjadi salah satu kekuatan paling halus dari penjajahan masa lampau hingga kini, bahkan masih merupakan bentuk penindasan pada tataran substitusi maupun dalam kerangka wawasan seseorang, sebagaimana dikemukakan Habermas, bahwa “language is also a medium of domination and power” (Bahasan mendalam mengenai hal ini lihat Latief dan Idi Subandy Ibrahim, 1996).
Di dalam studi sosial, bahasa erat kaitannya dengan studi ideologi karena melalui bahasa makna bisa dimobilisasi dalam kepentingan kelompok maupun individu tertentu. Bahasa bukan hanya menjadi instrumen bahasa, melainkan juga menjadi instrumen pengetahuan sehingga menjadi kenyataan. Dengan kata lain, bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai wahana hegemoni ideologis yang relatif efektif, dan wahana untuk menelanjangi aneka permainan kekuasaan (power game) beserta bentuk-bentuk distorsi, manipulasi, ketegangan dan konflik-konflik yang merefleksikan berbagai kekuatan, kuasa, kepentingan, dan proses hegemoni maupun counter-hegemony di belakangnya. Dengan demikian, bahasa merupakan simbol pemaknaan manusia atas dunianya. Manusia membentuk bahasa dan bahasa menstruktur pengalaman manusia.
Bertolak dari paparan tersebut di atas, tulisan ini hendak mencoba mengkaji tentang bagaimana peran bahasa Jawa dalam proses hegemoni? Dalam bentuk apa dan kapan bahasa Jawa mengaktualisasikan diri dalam proses tersebut? Apa saja dampaknya bagi perkembangan masyarakat pendukung bahasa Jawa?

Penghampiran Wacana Teoretik
“Hegemoni,” oleh Antonio Gramsci adalah sebuah konsep yang dipertandingkan dengan istilah “kekuatan” (force). Jika “kekuatan” diartikan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang patuh dan mengikuti syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, maka “hegemoni” adalah perluasan dan pelestarian ‘kepatuhan aktif’ dari kelompok (kelas) dominan (penguasa, negara) terhadap kelompok subordinan (yang dikuasai, rakyat) melalui konsensus. Hegemoni mewujud dalam bentuk kepemimpinan intelektual, moral, dan politik, baik dalam tataran institusional maupun individual, serta manipulasi sistemik atas teks dan tafsirnya (Femia,1981; Becock,1986; Hendarto,1993; Budiman,1996). Konsep Gramsci tersebut mengacu kepada apa yang disebut integrasi (budaya) massa, dan salah satu ciri dari situasinya adalah kesadaran yang tampil dalam contradictory of consciusness (kesadaran yang bertentangan) karena integrasi itu diwarnai dengan konsensus pasif yang secara aktual tampak pada perilaku menyimpang (resistensi).
Berdasarkan pengertian tersebut, maka hegemoni mengandung tiga komponen, yaitu negara atau penguasa (dasar otoritas), ekonomi (landasan fungsional), dan masyarakat (sasaran eksploitasi). Instrumen hegemoni mencakup tentang: (1) ideologi sebagai wahana pembentukan keinginan, nilai-nilai, dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan. Medianya dapat berupa bahasa atau simbol-simbol lainnya; (2) elit politik atau institusi sebagai pelaku atau sarana penekan, seperti pejabat, lembaga pemerintah atau agen lainnya; (3) prosedur sebagai cara konsensus untuk menghasilkan suatu norma tertentu, yang diharapkan (penguasa) menjadi semacam aturan atau kaidah sebagai tolok ukur guna menilai suatu perilaku; (4) sasarannya adalah integrasi massa yang nampak dalam bentuk kepatuhan aktif meskipun di dalamnya terkandung kesadaran yang bertentangan. Dengan instrumen seperti itu berarti telah diupayakan dan diwujudkan simbol-simbol guna memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional, kepercayaan, nilai-nilai budaya, serta menjadi sarana penunjang bagi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mengikat demi kebaikan bersama (general will), kini populer “demi rakyat”. Hegemoni sebagai strategi operasi penggelaran kekuasaan tidak terlepas “who gets what, when, how (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana cara mendapatkannya)”. Hegemoni sebagai ideologi dominan merupakan salah satu bentuk legitimasi kekuasaan.
Berkaitan dengan konsep hegemoni tersebut, maka kajian ini bertolak dari dua asumsi, yaitu: Pertama, bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya tidak pernah netral (sosial, budaya, mental) karena manusia memiliki kapasitas reflektif (berpikir, merasakan, berimajinasi, dan bertindak). Kedua, bahwa cara berpikir, bersikap, dan bertindak subjek pelaku tidak berada dalam jagat vakum, tetapi dinamis dan senantiasa dalam kerangka sosiokultural yang melembaga serta memperoleh legitimasi dari lingkungannya (Jazuli, 2000d) Berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka perspektif fenomenologis agaknya relevan digunakan sebagai tatapan analisis, terutama pemikiran konstruksi sosial (The Social Construction of Reality) dari Berger dan Luckmann (1990) dan Teori Kritis versi Habermas (Hardiman, 1971; 1990). Pwnggunaan tersebut dengan pertimbangan, bahwa proses hegemoni tak terlepas dari pertautan antara pengetahuan, kenyataan, dan kekuasaan (dominasi). Pada sisi lain, fenomenologi beranggapan bahwa dalam kegiatan wacana beserta hubungan-hubungan sosialnya posisi subjek sangat berperan dan menentukan. Subjek sebagai pelaku aktif memiliki kemampuan berpikir dan bertindak atas kehendak bebasa (voluntarism istilah Parsons). Bahasa maupun wacana oleh fenomenolog diatur dan dihidupkan melalui pengucapan-pengucapan yang bertujuan. Setiap pernyataan adalah tindakan “penciptaan makna”, yaitu pembentukan diri dan pengekspresian jati diri dari yang mengungkapkan. Dari sinilah hubungan bahasa dengan tindakan sosial oleh Alferd Schutz dipandang sebagai hubungan intersubjektivitas, yaitu suatu konsep Weber yang menunjuk pada dimensi kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang berintegrasi. Dalam intersubjektivitas, suatu interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antarindividu maupun antarkelompok. Inilah yang disebut verstehen atau metode interpretative understanding dalam terminologi Weber, yakni tindakan sosial antar hubungan sosial dengan tesisnya “tindakan penuh arti”. Bagi kaum fenomenolog bahasa bukan hanya ditangkap sebagaimana adanya, melainkan direspons dan diinterpretasikan guna menengarai pengungkapan maksud dan makna-makna tertentu; sedangkan wacana dipahami sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari Si subjek yang menyatakan (Ritzer,1980; 1992). Oleh karena itu, untuk bisa memahami tindakan manusia dengan baik perlu memahami motif dasar (pengalaman yang sama) dengan cara menempatkan diri kita pada posisi lawan bicara kita, kemudian melakukan penafsiran-penafsiran mengikuti struktur makna dari lawan bicara tersebut. Dengan cara demikian hubungan simbolik antara kita dengan lawan bicara kita bisa komunikatif dalam rangka memahami pengungkapan makna yang tersembunyi dari suatu wacana (Jazuli, 2000a).
Tesis pemikiran konstruksi sosial, bahwa suatu kenyataan dibangun secara sosial, dengan kata kunci kenyataan dan pengetahuan. “Kenyataan” diartikan sebagai suatu kualitas yang berada dalam fenomenon yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak sendiri; sedangkan “pengetahuan” diartikan sebagai kepastian fenomenon itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Sementara itu, di dalam teori kritis, suatu pengetahuan dianggap benar bila berfungsi sebagai kritik terhadap belenggu ideologis teori-teori terdahulu. Sebagai usaha teoretis bersifat emansipatoris (kontra positivis yang dogmatis) karena selalu berupaya menggali dan menyingkap akar distorsi yang kurang lebih disadari. Bagi Habermas bahwa setiap pengetahuan yang lahir dimotivasi oleh kepentingan tertentu, sehingga pertautan pengetahuan dengan kepentingan menjadi keniscayaan. Kepentingan mencakup kepentingan rasional-empiris guna menunjang proses produksi, kepentingan normatif-historis untuk menunjang proses komunikasi, dan kepentingan analisis untuk menunjang proses emansipatoris tanpa represi.

Nuansa Hegemoni dalam Bahasa Jawa
Bahasa merupakan dasar intersubjektivitas dan setiap orang harus sudah memulai dari bahasa sebelum dia mengobjektivikasikan dirinya sendiri dalam ungkapan hidupnya, apakah itu lewat kata-kata, sikap maupun tindakan (Habermas, 1971: 157). Oleh karena itu, upaya mendekonstruksi peran bahasa Jawa dalam proses hegemoni tak mungkin mengabaikan latar belakangnya sebagai bagian dari kebudayaan Jawa. Bukankah kebudayaan sebagai sistem akan melibatkan subsistem atau unsur-unsur di dalamnya, baik secara struktural maupun fungsional. Wujud kebudayaan terdiri atas kompleks ide, kompleks tindakan berpola, dan benda-benda karya manusia, sedangkan unsur-unsurnya meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Keduanya selalu jalin-menjalin secara koheren dan komplementer (lihat Koentjaraningrat, 1980: 200-219). Implikasinya adalah jika ingin mengkaji satu wujud atau unsur-unsur kebudayaan tidaklah mungkin mengesampingkan pengaruh dari wujud dan unsur-unsur lainya.
Proses pembentukan dan penggelaran bahasa Jawa dalam kehidupan sosial (proses hegemoni) melibatkan ideologi dalam kebudayaan Jawa. Ideologi yang dimaksud juga tak terlepas dari sistem nilai budaya dan kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa yakni prinsip rukun dan prinsip hormat. Ideologi dapat dimengerti sebagai sistem berpikir yang mencakup seperangkat gagasan dan pengetahuan yang membentuk definisi tertentu tentang kenyataan secara kognitif maupun normatif, tidak netral karena berpihak kepada nilai dan kepentingan tertentu, serta berkaitan dengan kekuasaan guna memelihara relasi kekuasaan atau dominasi (Jazuli, 2000a; 2000b). Konsep “ideologi” tersebut dapat berfungsi sebagai sistem pedoman hidup atau cita-cita bagi sebagian besar dari warga masyarakat dan golongan-golongan tertentu. Tentu saja ideologi semacam itu tak dapat dipisahkan dari proses kelahiran dan pertumbuhan bahasa Jawa dalam bingkai konsep kekuasaan dalam budaya Jawa (lihat Anderson,1972). Ideologi budaya Jawa tampak pada konsep alur-kasar. Istilah “alus” bermakna tanda keselarasan yang sempurna, seperti pengungkapan kehalusan suatu permukaan, kehalusan dalam kelakuan, kepkaan, ketampanan, kesopanan, dan sebagainya. “Kasar” sebagai lawan kata “alus” bermakna kekurangan kontrol diri. Oleh karena itu segala fenomena yang kasar senantiasa dihindari oleh orang Jawa. Misalnya dalam komunikasi menggunakan simbol yang terselubung dan halus, dupak bujang, semu mantri, esem bupati.
Sistem nilai budaya adalah sejumlah konsep tentang apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakatnya (Koentjaraningrat, 1980:204). Sistem nilai budaya mungkin dapat disejajarkan dengan “pandangan dunia”, yaitu keseluruhan keyakinan deskripsi tentang realitas sejauh merupakan satu kesatuan daripadanya manusia memberi suatu struktur yang bermakna kepada alam pengalamannya. Dalam “pandangan dunia Jawa” bahwa realitas dilihat sebagai satu keseluruhan, artinya tidak terbagi dalam bidang yang terpisah tanpa hubungan satu dengan lainnya, tidak memisahkan teori dan praksis, tidak pula membedakan antara sikap religius dan tidak religius, interaksi sosial sekaligus merupakan sikapnya terhadap alam, demikian sebaliknya. Pandangan dunia Jawa tersebut berfungsi sebagai sarana untuk keberhasilnya dalam mengatasi kehidupan. Tolok ukurnya adalah nilai pragmatisnya untuk mencapai suatu kondisi psikis tertentu, yaitu ketenangan, ketenteraman, dan keseimbangan batin (Magnis-Suseno,1984:82). Atas dasar inilah “pandangan dunia Jawa” merupakan penghayatan yang terungkap dalam berbagai lapisan masyarakat dalam segala wujud, bentuk, tujuan, cara yang berbeda-beda, dan bukan pandangan dunia dengan ciri dan batas-batas yang tegas. Dalam pandangan komunitas Jawa, bahasa bukan hanya dipandang sebagai alat ekspresi dan komunikasi, melainkan juga menjadi wahana untuk menjelaskan fenomena dan mensiasati alam semesta, serta simbol eksistensi orang Jawa dalam hubungannya dengan tatanan makrokosmos dan mikrokosmos, hubungannya dengan orang lain maupun dirinya sendiri. Semuanya itu sesungguh mengarah kepada cita-cita tertinggi orang Jawa, yaitu manunggaling kawula-gusti yang merefleksikan saling ketergantungan melalui pengetahuan tentang sangkan paraning dumadi. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan atau kata-kata dalam bahasa Jawa sering terkandung nilai-nilai etika, estetika, filsafat, sosio-religi, dan pendidikan, yang mengarah kepada sikap dan perilaku budi luhur. Etika tampak pada ungkapan sepi ing pamrih ramé ing gawé. Sepi ing pamrih berarti menahan diri, tidak mementingkan diri; ramé ing gawé berarti kesediaan melakukan apa saja yang menjadi kewajibannya. Dalam ungkapan itu juga mencerminkan tentang kesediaan untuk membatasi dan menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat. Estetika tampak pada konsep alus-kasar. Nilai filosofi seperti tampak pada ungkapan amemangun karyenak tyasing sasama (selalu membuat bahagia orang lain). Nilai pendidikan tampak dari berbagai bentuk piwulang (ajaran), seperti ungkapan-ungkapan aja rumangsa bisa nanging bisaa rumangsa (janga merasa pandai tetapi pandai-pandailah merasakan), nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasoraké (menyerang tanpa pasukan, menang tanpa mengalahkan); aja adigang adigung adiguna (jangan menyombongkan ketangkasan, kekuatan, kekayaan); dan sebagainya. (Tedjopremono dan Sindu Sidharta, 1980).
Prinsip rukun dan prinsip hormat menurut Hildred Geertz (Magnis-Suseno, 1984) merupakan dua kaidah yang mendasari pola pergaulan masyarakat Jawa sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Jawa. Prinsip rukun, dimaksudkan agar dalam setiap situasi tertentu manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. “Rukun” berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan sehingga bisa saling membantu, dan sebagai keadaan ideal (normatif) diharapkan bisa dipertahankan dalam hubungan sosial, keselarasan sosial. Misalnya ungkapan rukun agawé santosa, congkrah agawé bubrah, suatu keutamaan bila orang mampu memperkatakan hal-hal tidak enak secara tidak langsung (éthok-éthok) dan sebagainya. Prinsip hormat dimaksudkan agar manusia dalam cara berbicara dan membawakan diri selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Prinsip hormat mendasarkan pendapat, bahwa semua hubungan sosial teratur secara hirarkhis. Keteraturan hirarkhis tersebut bernilai pada dirinya sendiri sehingga perlu dipertahankan. Dari prinsip inilah muncul tata krama yang didasarkan pada tiga perasaan dalam situasi-situasi tertentu, yaitu wedi, isin, sungkan. Refleksinya tampak pada tataran berbahasa undha-usuk, yaitu krama inggil, krama madya, dan ngoko. Struktur bahasa yang hirarkhis seperti itu tak lepas dari bentuk hegemoni keraton, terutama pada kalangan priyayi. Sikap hormat dalam perkembangan sekarang diorientasikan kepada kelakukan pemimpin, sebagai orang-orang tinggi atau lebih tua harus selalu dilayani dan dihormati. Menurut Geertz bahwa semua hubungan sosial Jawa yang menarik adalah bukanlah kejujuran hubungan, dan hal ini telah disadari oleh mereka yang saling berinteraksi bahwa permukaan harus senatiasa tampak baik, harmonis, dan tidak terganggu. Refleksi kedua prinsip di atas dalam hubungannya dengan peran bahasa hegemoni tampak pada karya sastra, lakon-lakon pertunjukan wayang kulit, dan berbagai ungkapan Jawa. Dalam karya sastra seperti Tripama (Mangkunagara IV). Dalam pertunjukan wayang seperti lakon “Makhuta Rama” (Orla) dan “Semar Mbabar Jati Diri (Orba). Dalam sistem kekuasaan Jawa seperti konsep hastabrata, raja sèwu negara, kultus kemegahan ratu gung binathara, kasektèn. Ungkapan-ungkapan Jawa baik dalam bentuk paribasan, unén-unèn, tembang, yang dikemas dengan idiom-idiom sindiran (metafora), seloka (pantun, sajak, teka-teki), sasmita (bahasa isyarat), pasemon (lambang), dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan dengan bentuk-bentuk semacam, misalnya: ajining diri saka obahing lati lan budiné (harga diri terletak dari cara berbicara dan tindakannya), ala lan becik dumunung ana awaké dhéwé (baik dan buruk bergantung pada diri sendiri), ngunduh wohing pakarti (siapa berbuat akan menerima balasan), sapa salah bakal sèlèh (siapa salah akan kalah), rawé-rawé rantas malang-malang putung (memberantas segala rintangan), sing prasaja (berbuatlah bersahaja), dan sebagainya.
Secara substansial, bahasa Jawa terutama yang berbentuk ajaran maupun ungkapan mempunyai nilai bermakna bagi kehidupan (positif), tetapi makna tersebut dapat berlainan dengan tujuan sebagaimana yang dimaksudkan bilamana digunakan untuk kepentingan memperoleh pembenaran, legitimasi, kekuasaan atas diri yang mempunyai kepentingan. Jika hal ini yang terjadi, maka merupakan tindakan hegemoni menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu, apa pun bentuk pernyataan atau ungkapan bahasa yang halus, memikat, dan tidak merendahkan selagi dikaitkan dengan tujuan kekuasaan, maka dapat dikatakan sebagai upaya dominasi ideologis atau hegemoni. Atas dasar inilah aspek pelaku, tujuan, media pengukuran, dan cara mencapai tujuan menjadi kriteria suatu tindakan hegemoni. Dengan kata lain, tindakan (berbahasa) hegemoni dapat dikontrol atau disimak melalui siapa dan untuk siapa sesuatu itu dikemukakan, mengapa sesuatu itu perlu dinyatakan (tujuan, kepentingan), dalam peristiwa, konteks macam apa sesuatu itu dinyatakan (menentukan ukuran keberhasilan), bagaimana sesuatu itu dinyatakan (cara). Hal ini berhubungan dengan siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana cara mendapatkannya merupakan tolok ukur proses hegemoni. Siapa berhubungan dengan subjek penguasa atau yang lebih berkuasa, lebih tinggi pangkat atau derajatnya; mendapatkan apa, artinya memperoleh nilai-nilai; kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh nilai-nilai terbanyak; bagaimana cara berarti dengan cara apa subjek memperoleh nilai-nilai. Sebagai ukuran keberhasilan suatu proses hegemoni adalah kepatuhan atau ketaatan pasif dari warga masyarakatnya, seperti mampu mengubah sikap, opini atau pendapat, perilaku, dan mengubah cara pandang.
Berdasarkan paparan di atas, kiranya bisa diperoleh gambaran tentang peran dan aktualisasi bahasa Jawa dalam proses hegemoni. Kini, bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan bagi pendukung bahasa Jawa? Bukankan setiap kebudayaan akan senatiasa berubah, hanya perubahan itu bisa dilihat dari berbagi segi. Misalnya: dari segi substansi perubahan bisa bersifat radikal (mendalam, menyeluruh) atau inkremental (bertahan, pelan-pelan, tambal sulam); dari segi waktu yakni evolusi atau revolusi; segi arah bisa berupa kualitatif (simultan, parsial) atau kuantitatif (linier,multilinier, unilinier). Namun demikian, bila kemampuan dan kreativitas masyarakat Jawa masih relatif rendah dalam menafsirkan atau menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan situasi (zaman), maka sikap dan tindakannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, patuh tanpa pertimbangan rasional. Sebab perubahan suatu kebudayaan terjadi bila pendukung kebudayaan yang bersangkutan semakin rasional. Semakin rasional suatu komunitas, semakin siap memasuki alam moderen.

Penutup
Bahasa dapat dipandang sebagai suatu kegiatan sosial yang dikonstruksi dan direkonstruksi dalam kondisi (setting) khusus daripada tertata menurut aturan ilmiah dan universal. Bahasa tidak selalu sistematis, resmi maupun rapi. Dia bukan hanya milik para ahli bahasa tetapi juga milik rakyat, karena rakyat bisa memproduksi dan mereproduksi berbagai kata dan gaya bahasa tanpa dikendalikan yang resmi.
Kebudayaan Jawa memang terus mengalami pergeseran sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini paling tidak terjadi pada pemakaian dan pemaknaan terhadap berbagai bentuk dan idiom dalam bahasa Jawa. Ungkapan-ungkapan seperti sepi ing pamrih ramé ing gawé cenderung berubah menjadi sepi ing gawé ramé ing pamrih, wani ngalah dhuwur wekasana, cenderung merubah menjadi adigang, adigung, adiguna, adalah sebagian contoh kecil. Pertanyaan yang muncul apakah dengan perubahan semacam itu berarti pula bahwa nilai-nilai ajaran yang terekspresikan melalui bahasa mengalami dekadensi? Apakah trend kepentingan untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budi pekerti lewat idiom-idiom bahasa Jawa lebih didasarkan pada kemerosotan moral, kesalahan kebijakan politik sebelumnya, atau barangkali warna budi pekerti pada era kini memang berbeda dari yang telah ada? Sebab, ketika seorang dalang berhenti mencandra (mendeskripsikan) sesuatu keadaan yang begitu kaya nuansa, kaya kata, kaya masalah, dan tak lagi mampu menembusnya, dia mengambil potongan ungkapan Jawa dengan mengatakan “kurang candra luwih warna”. Kata “warna” menjadi simbol dan representasi pemahaman untuk melengkapi keterbatasan kata. Lalu, bagaimana dengan warna bahasa Jawa ke masa depan? Wallahualam, karena sesungguhnya kita hanya mampu memprediksinya saja, tak lebih dari itu dan selalu berproses dalam ruang-waktu.

Demak, April 2001

Pustaka Acuan

Anderson, Benedict RO’G. 1972. “The Idea pf Power in Javanese Culture”, dalam Claire Holt (ed.). Culture and Politic in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Berger. Peter L dan Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan. Terjemahan Hasan Basri. Jakarta:LP3ES.
Bocock, Robert. 1986. Hegemony. New York: Tavistock Publications and Ellis Horwood Limited.
Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature. Randal Jonhson (ed.). Columbia: Columbia University Press.
Effendi, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Adity Bakti.
Femia Joseph, V. 1981. Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness and The revolutionary Process. Oxford: Clarendon Press.
Habermas, J. 1971. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
Hardiman, Budi F. 1990. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius.
_______. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Kanisius.
Jazuli, M. 2000a. “Ideologi Dalang dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat” Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
_______. 2000b. “Seni Pertunjukan Global: Sebuah Pertarungan Ideologi Seniman”. Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia. Tahun X-2000. Bandung: MSPI., p. 91-98.
_______. 2000c. “Tiada Kekuasaan Tanpa Keunggulan: Sebuah Wacana Pengembangan Sistem Pendidikan Dalam Menyiasati Fenomena Global”. Makalah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia. Jakarta: Hotel Indonesia, 19-22 Sepetember 2000.
_______. 2000d. “Wayang Sebagai Media Pendidikan Budi Pekerti”. Makalah Seminar Nasional Budya dan Seni FBS UNNES. Semarang: 24 Oktober 2000.
Koentjaraningrat. 1980. Pengantar Antropologi. Jakarta: aksara baru.
Latief, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, (ed.). 1996. Bahasa dan Kekuasaan. Bandung: Mizan.
Magnis-Suseno, Franz. 1984. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.
Moertono, Soemarsaid. 1983. Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ritzer, George. 1980. Sociology: A Multiple Paradigm Science. Boston: London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc.
Saphiro, M. 1981. Language and Politcal Understanding: The Politics of Discursive Practices. New Haven: Yale University.
Schutz, Alferd. 1970. On Phenomenology and Social Relation. Chicago: University of Chicago Press.
Tedjopremono, RS dan BRA. Sindu Sidharta. 1980. Wejangan Para Mpu. Jakarta: Depdikbud Dirjen Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa.

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: