PARADIGMA BARU DALAM PEMILIHAN REKTOR

Telah menjadi rahasia umum bila selama ini rektor perguruan tinggi dipandang sebagai jabatan politis sekaligus strategis. Betapa tidak, sejak rezim Orde baru (Orba) berkuasa hingga sekarang untuk dapat menjadi rektor harus memperoleh restu dari otoritas Sang penguasa tunggal, paling tidak restu dari kepanjangan tangannya, yakni pejabat negara. Strategis bukan saja karena wilayah kewenangan rektor setingkat dengan Gubernur, tetapi juga berfungsi sebagai agen untuk melegitimasi kekuasaan (government agent). Dari sinilah perguruan tinggi menjadi salah satu wahana memantabkan jaringan korporatis yang menyangkut kepentingan-kepentingan penengah, yang membuka saluran artikulasi kepentingan yang dianggap krusial dan sekaligus untuk mengendalikan sisi kehidupan sosial-politik. Kondisi ini relevan dengan sinyalemen J. Habermas tentang proses sosial-politik tidak hanya beranyamkan praksis kerja tetapi juga praksis komunikasi. Karena itu penggelaran operasi kekuasaan tidak terbatas pada pengendalian sarana teknis dan reproduksi material, melainkan juga upaya memanipulasi sistem reproduksi ideasional. Hegemoni makna menjadi alat dan sarana kontrol seluruh wacana kebudayaan, termasuk dunia pendidikan. Maka jabatan rektor menjadi demikian strategis, krusial, elite, dan birokratis.
Fenomena di atas bukanlah persoalan sederhana karena berimplikasi kepada berbagai urat nadi kepentingan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Singkatnya, posisi rektor tidak terlepas dari power game. Implikasi dari posisi seperti itu adalah bermuatkan mekanisme penaklukan yang mengabsahkan struktur kekuasaan sambil membantu reproduksi relasi-relasi dominasi dan kepatuhan otoritas yang tak terbantahkan. Barangkali inilah konsekuensi dari negara bureaucratic authoritarianism sebagaimana disinyalir Dwight Y King dengan karakter formasi sosial yang kapitalistik, seperti halnya Indonesia.
Negara seperti itu selalu berusaha mengembangakan korporatisasi organisasi sosial-politik (baca perguruan tinggi), kooptasi pemimpin politik (rektor), hegemoni ideologi negara (kurikulum) guna secara efektif menunjang aktivitas negara yang semakin besar. Berdasarkan kondisi demikian, dapat dipastikan bahwa pertarungan dan pertautan kepentingan cenderung dimenangkan oleh pihak negara daripada kepentingan kampus. Sekurang-kurangnya bisa dicermati dari berbagai kebijakan, aturan main, dan pemikiran yang cenderung mengedepankan urusan birokrasi dan menguatkan posisi penguasa negara daripada urusan bagaimana seharusnya mencetak ilmuwan bahkan cendekiawan yang andal guna membangun negara yang makmur, kuat, dan mampu berbicara dalam tataran global.
Seiring dengan pergeseran zaman, rezim, dan tuntutan situasi, pertanyaan yang muncul adalah apakah masih relevan posisi rektor dimaknai seperti itu? Bagaimana seharusnya memaknai “jabatan politis dan strategis” dalam konteks sekarang? Bagaimana sesungguhnya rektor harus memposisikan diri, lebih-lebih dalam menghadapi era pasar bebas (AFTA 2003)? Tentu saja sebelum jawaban dicoba dikemukakan, secara sekilas perlu kiranya mendekonstruksi apa fungsi dan komitmen rektor beserta jajaran di sekelilingnya seperti pembantu rektor, senat, dan biro-biro tertentu terhadap akuntabilitas perguruan tinggi sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan.
Salah satu hal yang krusial bahwa selama ini rektor lebih berfungsi sebagai birokrat daripada manajer, sedangkan mekanisme kontrol kinerja rektor dalam upaya check and balance juga belum terbentuk, bahkan mungkin belum terpikirkan. Sementara itu posisi senat lebih bersifat normatif (statuta), senat merepresentasikan apa dan siapa sehingga tidak begitu jelas fungsinya, apakah sebagai mitra kerja rektor, pengontrol kinerja rektor atau sekedar kepantasan dari sebuah institusi besar yang bernama perguruan tinggi demi obsesi “kebaikan bersama (general will) dan kebenaran ilmiah”.
Pasar Bebas
Demikian pula halnya keberpihakan senat terhadap komitmen pembangunan tradisi akademik yang solid. Kondisi semacam ini boleh jadi telah menimbulkan dampak yang luas dan mendasar, salah satunya menyangkut kualitas dunia pendidikan an sich. Realitasnya sudah tampak dalam wacana masyarakat, bahwa dunia pendidikan kita sering dipandang sangat tertinggal dengan perguruan tinggi luar negeri, paling tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina.
Tak pelak lagi bahwa kinerja dan komitmen rektor secara signifikan turut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan beserta sumber daya manusianya pada lembaga yang dipimpinnya. Dampak lanjut dari kondisi ini, setiap periode pergantian rektor, dunia kampus tampak ramai, hingar bingar dan penuh trick-trick yang kadangkala meninabubukkan potensi-potensi yang mengedepankan segi-segi rasionalitas, objektivitas, kejujuran, pengabdian, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Memang ironis bila hal semacam itu dilakukan oleh suatu komunitas yang berwawasan luas dan menjunjung tinggi ‘kebenaran’, dengan sebutan kaum intelektual dan cendekiawan. Sehubungan dengan hal ini, kini telah muncul sepercik harapan yang dipelopori oleh ITB dan UGM yang telah berani mendeklarasikan dirinya untuk dipimpin oleh seorang figur rektor yang berasal dari luar lembaga maupun alumninya. Langkah terobosan semacam ini perlu diacungi jempol, terlepas dari tujuan yang mereka inginkan. Teroboson seperti itu menunjukkan adanya etiket baik tentang suksesi yang demokrasi dan transparan yang mendasarkan pada peta kompetensi manajerial dan makna profesionalitas.
Otonomi perguruan tinggi memang tidak selayaknya hanya dimaknai dengan pimpinan yang harus berasal dari alumninya, sebagaimana sinyalemen yang sering terjadi di wilayah tingkat II bahwa pimpinan daerah harus berasal dari putera daerah. Jika demikian, bukankah akan mengundang pameo “jago kandang, promordialis, oportunis dan atau sejenisnya”. Mengapa kita harus sungkan bila ada orang lainnya lebih layak memimpin kita karena memang lebih potensial dan profesional.
Dengan otonomi perguruan tinggi telah mengindikasikan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki hak dan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sendiri agar tetap eksis dan survival. Namun sebagai konsekuensinya perlu dipertanyakan, apakah dengan hak tersebut insan kampus telah merespon dan siap berkompetisi menghadapi era pasar bebas yang dimulai pada tahun 2003? Sudahkan setiap perguruan tinggi menyiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Yang pasti era tersebut merupakan momentum yang mau tak mau, siap tak siap akan merupakan tantangan sekaligus motivasi yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan beserta SDM-nya. Sebab indikasi dari rea tersebut kini telah tampak, yakni merebaknya penawaran sekolah ke luar negeri, belum lagi tenaga-tenaga profesional dari luar yang telah siap untuk bekerjasama dengan kita. Sungguh ironis bila nanti para ilmuwan kita hanya menjadi asisten-asisten bahkan pekerja-pekerja orang seberang seperti halnya para TKI.
Untuk mengantisipasi dan menyiasati berbagai fenomena di atas, diperlukan sebuah keberanian, yaitu keberanian untuk mengubah paradigma dari para insan akademik di perguruan tinggi, khususnya para pimpinannya terutama rektor sebagai agen of change. Pengubahan seperti itu memang tidak mudah karena membutuhkan strategi yang dilandasi oleh komitmen bersama dengan kualitas tinggi, bila perlu tindakan progres-revolusioner guna menerobos kemapanan ideologis yang konservatif dan pragmatis yang cenderung menjadi batu sandungan untuk melangkah ke depan. Semua itu diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan budaya keahlian (expertice culture), nilai-nilai profesional (bukan okupasi atau oportunis), dan peningkatan SDM kita.

Pengubahan paradigma bukan saja menyangkut sistem, tetapi yang lebih utama adalah membangun kondisi struktural yang kondusif, seperti iklim akademik yang kompetitif, tata cara dan aturan main yang konkret (fair play), sikap dan perilaku yang mencerminkan latar komunitas keilmuwanan. Bukan sebaliknya, berpikir sektoral, primordial demi kepentingan individu maupun kelompoknya. Selama ini ada kecenderungan rendahnya partisipasi dosen terhadap sistem pemilihan rektor. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, minimal ada aspek ketidakberdayaan dosen dalam konteks ini. Contoh konkret adalah UNNES yang beberapa waktu lalu mengadakan polling pemilihan rektor, meskipun hasil yang sungguh memprihatinkan. Betapa tidak, dari 1278 warga UNNES yang peduli hanya 38%, itu pun sebagian besar dari golongan III, yang lebih ironis lagi adalah hanya 3 orang guru besar yang berpartisipasi. Padahal guru besarlah ikut menentukan calon rektor. Polling tersebut memang tidak dapat digunakan sebagai standart, tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran alternatif tentang kepedulian warga atas calon pemimpinnya.
Alternatif
Membangun paradigma baru di perguruan tinggi tidak hanya memerlukan dukungan yang proporsional tetapi juga semangat dan komitmen yang tinggi. Ada beberapa alternatif pemikiran yang diperlukan untuk membangu paradigma baru, di antaranya harus melibatkan orang-orang yang memiliki jiwa progresif, inovatif, dan loyalitas pada lembaganya sehingga berani menghadapi tantangan dan mengambil resiko. Bersikap demokratis yang dilandasi oleh semangat egaliter (general will). Tindakannya selalu nyata, konkret dan terbuka (stakeholders), dan menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai keteladanan akademik. Tak kalah penting, langkahnya senantiasa mengedepankan pendekatan budaya yakni rasional, etis, estetis, dan bukan pendekatan kekuasaan. Pemikiran alternatif semacam seperti bukan tanpa masalah, karena akan selalu dihadapkan pada persoalan keberanian mengambil keputusan demi masa depan, dan komitmen terhadap pembangunan budaya ekspertis yang tak tergoyahkan. Namun, beranikah segenap civitas akademika, lebih-lebih yang memiliki kewenangan langsung terhadap pemilihan rektor, mengambil sikap progres-revolusioner di tengah-tengah kemapanan sistem selama?

Semarang, 17 Januari 2002.
(Dimuat oleh Suara Merdeka)

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: