MUSEUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pendahuluan
Konsensus nasional Indonesia menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan prasyarat utama, bahkan telah menjadi tuntutan nasional guna memecahkan berbagai permasalahan baru. Lebih-lebih dalam era demokrasi dan otonomi daerah (lihat UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 ) yang merefleksikan tentang konsep desentralisasi pembanguan.
Sungguh pun konsensus nasional tentang urgensi partisipasi masyarakat sudah ada, tetapi pada tahap pelaksanaan masih menghadapi persoalan mendasar, terutama ketimpangan antara perkembangan pemikiran masyarakat (bottom up) dengan perspektif para aparat pemerintah (top-down) di lapangan. Contohnya kasus penataan PKL, kasus tambang emas Freeport, dan kasus pengelolaan minyak blok Cepu, dan sebagainya. Penanganan di antara kasus-kasus tersebut memerlukan pemikiran jernih, sikap tolerans dan adil, transparan, dan akuntabel. Demikian pula halnya dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap eksistensi museum sebagai hasil pembangunan agar tetap fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asumsi Dasar
Untuk membangun partisipasi masyarakat terhadap eksistensi museum memerlukan asumsi dasar sebagai titik tolak atas langkah-langkah yang hendak dilakukan. Asumsi dasar yang dimaksud meliputi:
1. Redefinisi konsep partisipasi dari mobilisasi masyarakat ke arah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat
2. Pengembangan dan pelembagaan partisipasi memerlukan perubahan persepsi dari aparat pemerintah.
3. Sikap dan tindakan pemerintah harus transparan, akuntabel, tolerans, dan emansipatoris.
4. Menumbuhkan budaya akomodatif dan fasilitatif, dan bukan regulatif di kalangan birokrat.
5. Desentralisasi sebagai azas perencanaan pembangunan permuseuman

Definisi/konsep partisipasi masyarakat yang sering berlaku di kalangan pemerintah (perancang dan pelaksana pembangunan) adalah kemauan rakyat guna mendukung program-program yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi seperti ini mengasumsikan bahwa masyarakat sebagai bagian yang pasif. Masyarakat tersubordinasi oleh sistem pemerintah sehingga menjadi objek mobilisasi. Contoh proyek-proyek pembangunan dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan yang ‘dibutuhkan’ masyarakat, sehingga mutlak harus dilaksanakan. Pada sisi lain proyek pembangunan yang diusulkan masyarakat dianggap sebagai ‘keinginan’ masyarakat – karena hanya keinginan maka tidak perlu diprioritaskan. Konsep partisipasi seperti ini berpengaruh terhadap model perencanaannya. Biasanya akan mengacu pada model perencanaan yang digunakan berupa Mechanistic Planning Model atau dengan istilah lain Social Engineering Model, yaitu suatu model yang berfungsi mekanis dalam mengubah suatu keadaan.
Lain halnya dengan definisi partispasi sebagai bentuk kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Definisi kedua ini mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki aspirasi, nilai budaya, dan kepentingan konkret (real demand) yang perlu diakomodasi dalam program dan proses pembangunan. Konsep partisipasi semacam ini tentu akan memunculkan suatu sinergi kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai dampak lanjutnya mampu menumbuhkan sikap dan tindakan transparan, akuntabel, tolerans, emansipatoris, serta keputusan-keputusan yang demokratis Model perancanaan dalm konsep partisipasi ini biasa disebut Human Action Planning Model, yaitu suatu model yang menekankan sistematika aspirasi, nilai-nilai budaya, dan kepentingan lingkungan bersama, tanpa ada manipulasi secara sepoihak.
Upaya menuju kepada konsep partisipasi sebagai bentuk kerja sama memerlukan strategi yang melibatkan Partipation Action Research (PAR) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Strategi Pengembangan Museum
Berikut in disampaikan beberapa strategi alternatif yang mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut, di antaranya adalah,
1. Sosialisasi sekaligus publikasi tentang permuseuman
2. Mengembangkan fungsi museum
3. Menjalin relasi atau kerja sama dengan lembaga terkait
4. Membangun Pusat Teknologi Informasi permuseuman

Sosialisasi dan publikasi permuseuman kepada masyarakat luas diperlukan terutama untuk menyatukan persepsi dan pemahaman yang sama demi nilai-nilai kemanfaatan bersama.
Urgensi peningkatan fungsi museum, di antara adalah: (1) Sebagai media kajian dan pelestarian budaya, (2) Sebagai sarana berkomunikasi para stakeholrders, (3) Sebagai wahana berkreasi – aktivitas seni-budaya, dan (4) Sebagai sarana rekreasi.
Menjalin relasi atau kerja sama dengan lembaga terkait sangat penting untuk memperoleh akses pengembangan yang lebih berkualitas dan berdya guna. Syukur bias berfungsi sebagai pusat informasi dengan teknologi tinggi dan memiliki akses lebih luas.

Penutup
Pemikiran di atas tidak lebih sebagi suatusumbangan pemikiran yang barangkali berguna untuk pembangunan permuseuman, sekurang-kurang dapat berguna bagi landasan pembangunan partisipasi masyarakat. Kita semua tentu tidak mengiginkan munculnya berbagai reaksi negatif dari masyarakat tentang permuseuman di negara ini. Misalnya: sikap apatis masyarakat terhadap museum, gugatan terhadap eksistensi museum, dengan berbagai bentuk ekspresinya, bahkan bentuk-bentuk ‘pembangkangan terselubung’.
Semoga sepercik pemikiran ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pengelola museum. Wasalam .

Semarang 23, Maret 2006

Perihal muhammadjazuli
saya pengajar di FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk Menghubungai saya di 081 325 7229 29 atau di 024 850 8074

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: